Pada awal pembentukannya, ASEAN hanya terdiri dari 5 negara – Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore, dan Filipina. Walaupun masing-masing Negara berbeda satu sama lain, pembentukan ASEAN didasari oleh perasaan senasib dimana 4 dari 5 negara penggagas ASEAN itu merupakan Negara bekas jajahan. Pengalaman sejarah, hubungan antar anggota secara bertahap menumbuhkan kebersamaan. ASEAN tidak terbentuk dalam sebuah ruang kosong. Sebaliknya,ia telah didahului dengan berbagai upaya pembentukan organisasi regional yang lebih terbatas ruang lingkup anggotanya. Pembentukan awal dimulai tahun 1991 dengan dibentuknya Association of Southeast Asia(ASA). Tetapi konflik yang pecah antara Philipina dan Malaysia pada tahun tersebut menghancurkan upaya tersebut. Kemudian Maphilindo sebagai upaya pembentukan kembali gagal dikarenakan politik konfrontasi yang dicanangkan oleh Soekarno.
Politik konfrontasi merupakan tanda awal pembentukan oleh Soekarno. Haluan politik yang diambil Indonesia pada saat era Soekaran sangat kemtal dengan kondisi psikologis penguasanya(Soeharto). Soeharto pada waktu itu mencanangkan konfrontasi dengan Malaysia dikarenakan kecurigaan Soekarno terhadap Malaysia sebagai antek-antk Neokolim di Asia Tenggara. Soekarno menuduh Malaysia sebagai perpanjangan tangan Inggris di Asia Tenggara. Selain itu, kondisi dalam negeri di Indonesia sendiri tidak begiti baik. Kedudukan Soekarno goyah oleh kritik-kritik pedas yang dilemparkan kepadanya. Kondisi ekonomi pun tidak stabil. Para peneliti pun berpendapat bahwa jalan konfrontasi yang dipilih oleh Soekarno tidak lain bertujuan untuk mempersatukan kembali rakyat Indonesia yang mulai pecah. Memang, pada saat itu kondisi politik dan sosial Indonesia tidak begitu stabil. Soekarno menganggap, jika Indonesia memiliki musuh bersama, Indonesia akan bersatu kembali seperti ketika melawan penjajahan Belanda dan jepang.
Konfrontasi ini menghambat terbentuknya integrasi regional yang diidamkan. Indonesia begitu percaya dengan ideology kekiriannya sementara Negara tetangga lain menunjukkan sikap pro terhadap ideology barat. Hal ini ditunjukkan oleh Hubungan baik antara Malaysia dengan Inggris dan kedekatan Filipina dengan Amerika Serikat. Namun setelah Soekarno lengser, di bawah pimpina Soeharto, Indonesia kembali mendapat kepercayaan oleh Negara-negara tetangga. Politik konfrontasi dihentikan. Diganti dengan pembukaan kesempatan kerjasama seluas-luasnya Indonesia dengan Negara lain. Termasuk Malaysia.
Prinsip-Prinsip Dalam ASEAN
Amitav Acharya berpendapat bahwa terdapat 2 sumber nilai yang menjadi landasan pembentukan organisasi regional. Khususnya ASEAN. Pertama, sebuah organanisasi seperti ASEAN dapat belajar dari organisasi regional lain atau organisasi dunia yang ada. Kedua, sumber dapat juga didapatkan dari nilai sosial, politik, dan budaya setempat. Perjanjian yang ditanda tangani di pertemuan puncak pertama ASEAN di Bali disebut sebagai nilai nilai yang mendasari pembentukan ASEAN pada tahun 1967. Dalam pertemuan tersebut, disepakati 5 nilai dasara, (1) saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integrasi wilayah semua bangsa.(2)setiap Negara berhak memelihara keberadaannya dari camputangan, subversi, kekerasan dari luar,(3)tidak mencampuri urusan dalam Negara lain,(4)menyelesaikan perbedaan pendapat dan pertikaian secara damai,(5)menolak ancaman penggunaan kekerasan. Terdapat 4 prinsip dan norma dasar ASEAN sebagai organisasi regional. Pertama, meenetang penggunaan kekerasan dan mengutamakan solusi damai. Kedua, otonomi regional. Ketiga, prinsip tidak mencampuri urusan Negara lain, dan keempat, menolak pembentukan aliansi militer dan pakte pertahanan.
Menentang penggunaan kekerasan dan mengutamakan solusi damai
Prinsip ini di dasari oleh pengalaman terdahulu dengan politik konfrontasi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Asia Tenggara tidak ingin lagi kejadian seperti itu terulang lagi. Bagi Indonesia, menghentikan politik konfrontasi memberi kekuasaan terhadap Indonesia. Selain melalui cara militer seperti yang Soekarno lakukan
otonomi regional
ASEAN terbuka jika anggotanya berhubungan dengan organisasi lain di luar ASEAN dan di luar anggota ASEAN. Hal ini tidak bisa dipungkiri , sebab jauh sebelum ASEAN terbentuk, Negara anggota sudah menjalin hubungan dengan Negara lain misalnya Amerika dan Inggris.
Tidak mencampuri urusan Negara lain(non-Interference doctrine)
Merupakan salah satu pondasi paling kuat dari prinsip-prinsip ASEAN. Prinsip inilah yang menjaga ASEAN bisa tetap eksis sampai sekarang. Prinsip ini menjaga hubungan antar anggota agar tidak terjadi konflik yang bisa berakibat retaknya persatuan dalam organisasi regional ini.
Menentang Pakta dan Mendukung Kerjasama Pertahanan Bilateral
Anggota ASEAN cenderung menolak kerjasama militer dalam kerangka ASEAN. Perhatian ASEAN terfokus pada ekonomi dan kesejaheraan Negara anggotanya, walaupun isu-isu keamanan mempengaruhi pembentukan ASEAN. Namun, jika menyangkut isu keamanan, ASEAN lebih mengfokuskan terhadap hubungan bilateral Negara yang bermasalah. Bukan menjadi fokus permasalahan semua Negara anggota.
'PERTUMBUHAN AWAL ASEAN
ASEAN benar-benar merupakan organisasi regional pertama yang berhasil dibentuk oleh lima negara yang merupakan anggota awal berdirinya ASEAN. bisa jadi ASEAN merupakan titik awal berhentinya pergulatan kekuasaan yang selama ratusan tahun bahkan hingga dekade 70-an abad ke 20 merupakan bentuk paling dominan dari hubungan internasional di kawasan tersebut khususnya di daratan asia tenggara. organisasi regional ini juga unik karena menggabungkan negara-negara dengan latar belakang agama, wilayah, bahasa, budaya, dan pengalaman kolonial yang berlainan satu sama lain.
Dengan latar belakang sedemikian beragam dan dorongan kuat untuk membentuk sebuah pola hubungan internasional baru dan berbeda dengan apa yang terjadi di masa lalu serta ditengah ancaman komunis yang semakin kuat di vietnam, laos, dan kamboja sudah tentu memerlukan upaya luar biasa agar tujuan tersebut dapat terwujud. secara teoritis tentu upaya besar semacam ini hanya mungkin bila negara-negara ASEAN memiliki norma yang akan mengatur interaksi diantara mereka sendiri sedemikian rupa sehingga tidak lagi muncul ancaman perang di kalangan negara anggota.
Norma-norma yang diharapkan dapat mengatur dan akhirnya membentuk hubungan damai antara Negara anggota tidak mungkin lahir dengan sendirinya. Tetapi, melalui berbagai proses dan keputusan yang dikemudian hari menjadi pegangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Salah satu norma terpenting tersebut adalah deklarasi kuala lumpur yang disepakati oleh kelima negara anggota. Dalam deklarasi tersebut antara lain disepakati bahwa ASEAN menentang penggunaan kekerasan dan mengutamakan jalan damai dalam mencegah dan menyelesaikan konflik yang timbul diantara negara anggota.
Upaya mencegah dan menyelesaikan konflik lewat jalan damai menjadi penting mengingat pengalaman sebelum dan sesudah pembentukan ASEAN. Politik konfrontasi yang dilancarkan soekarno sebelum ASEAN terbentuk sering dijadikan contoh betapa -penting menjadikan anti kekerasan sebagai mekanisme penyelesaian konflik di asia tenggara. Politik yang dilancarkan soekarno pada waktu itu sesungguhnya tidak kemudian mudah hilang dari ingatan negara-negara asean. Singapura secara khusus merupakan negara yang paling akut tingkat kecemasannya terhadap kemungkinan munculnya kembali indonesia yang agresif. Ukuran negaranya yang kecil serta banyaknya penduduk etnis cina membuat singapura merasa sebagai sebuah china town di tengah kawasan besar yang dihuni sebagian besar oleh orang-orang melayu.
Bayangan agresif indonesia belum sepenuhnya hilang kembali menghantui asean dengan retaknya hubungan malaysia dan philipina sebagai akibat dari krisis sabah. Pada mare 1968 sebuah harian di manila memuat berita tentang persiapan invasi ke sabah yang dilakukan oleh pasukan rahasia. Berita ini dengan cepat memicu krisis hubungan diplomasi philipina dengan malaysia. Asean sebagai sebuah organisasi regional yang baru dan belum berpengalaman sudah tentu grogi menghadapi konflik antarbangsa yang berlangsung diantara negara-negara anggota sendiri. Pada mulanya asean lebih memilih tidak memperdulikan persoalan tersebut dan berharap akan muncul penyelesaian di luar konteks asean. Namun, semakin lama krisis ini semakin mengancam keutuhan asean yang setahun dibentuk. Malaysia mulai mengeluarkan ancaman tidak akan hadir kembali dalam pertemuan-pertemuan asean selama philipina memanfaatkan pertemuan tersebut untuk membicarakan isu sabah. Memburuknya hubungan diplomatik di kalangan anggota asean memicunya untuk segera mengambil langkah menentukan.
Dalam bulan agustus dan desember 1968 negara-negara asean menyelenggarakan pertemuan untuk mengajak kedua negara yang sedang dilanda konflik agar mengurangi ketegangan. Tindakan awal asean ini segera membawa hasil yang dapat dijadikan jalan untuk meningkatkan upaya diplomasi. Sepanjang tahun 1969 asean kembali melakukan serangkaian pertemuan yang akhirnya dapat melunakkan philipina untuktidak lagi mempersoalkan isu sabah dalam pertemuan asean. Bahkan asean akhirnya dapat mempertemukan kedua negara yang berakhir pada dibukanya kembali hubungan diplomasi philipina dengan malaysia. Apa yang dilakukan asean dalam krisis sabah lebih merupakan upaya diplomasi yang difokuskan pada upaya mencegah perluasan krisis ke dalam bentuk yang tidak mereka kehendaki, yakni, penggunaan kekerasan sebagai jalan akhir mengatasi konflik. Deklarasi kuala lumpur pada 1971 merupakan upaya melembagakan norma yang mereka produksi dan pelajari dari krisis sabah diatas.
Isu lain yang ikut membentuk dan memperkuat pertumbuhan dan perkembangan aseanadalah posisinya sebagai organisasi regional. Isu ini sangat penting mengingat pada awal pembentukannya, dan sampai tingkat tertentu hingga saat ini, ada negara anggota yang sangat dekat dengan negara besar. Benyak orang mengetahui bahwa thailad dan philipina melalui seato dan hubungan bilateral relatif dekat dengan amerika. Posisi thailand yang sangat dekat dengan china dan hubungan lama philipina dengan amerika membuat kedua negara ini lebih banyak mendapatkan manfaat strategis dari hubungan mereka dengan amerika. Sementara malaysia dan singapura sebagai anggota negara persemakmuran di bawah pengaruh inggris dengan sendirinya relatif dekat dengan negara induk mereka. Diantara kelima negara anggota hanya indonesia yang dengan tegas menentang hubungan yang terlalu dekat dengan negara-negara barat bahkan cenderung mendukung gerakan non komunis. Hingga kini indoesia memang dikenal sangat ketat menjaga prinsip diplomasi bebas aktif dan menentang keterlibatan negara lain, khususnya negara besar, dalam urusan keamanan dikawasan asia tenggara.
Perbedaan visi dan pengalaman sejarah ini sudah tentu merupakan faktor penting yang ikut membentuk pertumbuhan asean. Pada dasarnya semua anggota menyadari sepenuhnya bahwa organisasi yang mereka bentuk tidak berada didalam wilayah yang vacuum, melainkan berada ditengah persaingan antara kekuatan barat dan timur yang setiap saat dapat menimbulkan dampak penting bagi kelangsungan organisasi yang sedang mereka bina. Sebagaimana dikatakan oleh perdana menteri malaysia saat itu, datuk husein onn bahwa persaingan negara-negara besar dapat menciptakan ketegangan bila mereka memaksakan kekuatan dan pengaruhnya terhadap negara lain.
Pengaruh negara-negara besar terhadap kawasan asean juga disadari oleh adam malik dengan menyatakan bahwa kawasan ini merupakan tempat bertemunya kepentingan negara-negara besar yang dampak politiknya terhadap negara-negara di kawasan ini tidak dapat dipungkiri. Sebaliknya, negara-negara kecil tidak mungkin memebgaruhi kehadiran negara-negara besar yang jauh lebih kuat. Akan tetapi, bila negara-negara asean dapat tetap menjaga dan memelihara kesatuan dan kerjasama, kelak asean pun akan mampu menyumbangkan pemikiran dan pendapat yang berkaitan dengan keseimbangan kekuaaan di kawasan ini.
Asean juga berusaha meneguhkan posisi mereka sebagai organisasi regional dengan mengembangkan apa yang kemudian dikenal sebagai zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas atau zone of peace, freedom and neutrality (ZOPFAN), pernyataan tentang netralitas asean ini didasari pada keinginan negara-negara anggota, yang diprakarsai oleh malaysia, untuk menjaga netralitas asean dari campur tangan negara-negara luar. Dengan pernyataan ini, diharapkan negara-negara luar akan menghormatinya sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral oleh karenanya tidak memihak kepada negara lain mana pun. ZOPFAN juga didorong oleh keinginan kuat untuk meningkatkan otonominya sebagai organisasi regional yang mandiri dan tidak dikendalikan oleh kekuatan luar. Sekalipun demikian, deklarasi ini dibuat ditengah kenyataan bahwa beberapa negara anggota belum sepenuhnya dapat memisahkan diri dari kerjasama keamanan dengan negara-negara baik karena alasan geografis maupun sejarah. Malaysia dan indonesia cenderung sebagai pendukung kuat terhadap deklarasi tersebut dan mengutamakan masa depan asean yang bebas dari pengaruh luar. Sementara singapura, thailand, dan philipina (kedua negara terakhir memiliki hubungan kerjasama keamanan formal dengan amerika serikat sedangkan singapura mendukung penuh campur tangan amerika serikat di kawasan asia tenggara jika sewaktu-waktu diperlukan) belum sepenuhnya dapat memisahkan diri dari kerjasama dengan negara-negara besar, khususnya amerika serikat. Bagi ketiga negara ini china bukan merupakan ancaman utama karena faktor etnis dan hubungan kerjasama keamanan mereka dengan amerika. Sementara bagi malaysia dan indonesia, dengan mengingat peran etnis china dalam peristiwa 1969 dan malaysia dan kudeta komunis di indonesia 1965, membuat kedua negara tersebut tetap khawatir terhadap china, melalui etnis china di kedua negara tersebut, setiap waktu akan berubah menjadi ancaman domestik yang tak mereka kehendaki. Perbedaan pendapat memang tidak mebgurangi makna deklarasi ZOPFAN, hanya pelaksanaan sepenuhnya dengan sendirinya tidak mungkin segera terwujud.
Masalah-Masalah Yang Dihadapi
Masalah yang dihadapi oleh ASEAN adalah integrasi sosial. Anggota ASEAN terdiri berbagai Negara yang memiliki latar belakang sejarah, agama, dan politik yang berbeda. Sebagai contoh, Mayoritas penduduk Malaysia dan Indonesia beragama muslim, sedangkan Thailand mayoritas beragama Budha. Perbedaan ini menjadi salah satu sumber konflik yang dapat terjadi. Konflik ini terjadi ketika pembuatan kebijakan oleh ASEAN yang dirasa oleh sebagian anggota ASEAN mendiskretkan salah satu golongan kepetingan dalam kawasan regional ini
Selain itu, muncum pertanyaan terhadap prinsip Non-Interference yang dipegang ASEAN. Kasus Junta militer Burma yang menjadi sorotan mata Internasional faktanta tidak mendapat tanggapan serius dari ASEAN. Memang, terdapat prinsip Non-Interference tadi, tapi masyarakat internasional melihat hal tersebut sebagai kelemahan ASEAN. Di satu sisi, prinsip ini membawa dampak positif, sebab dapat menjaga hubungan antar anggota ASEAN, namun di sisi lain, sikap ini memperlihatkan sikap tidak acuh ASEAN terhadap masalah anggotanya. Kasus Junta militer di Burma merupakan pelanggaran hak asasi berat dan sepatutunya bukan hanya ICT(International Court of Justice) yang peka terhadap masalah itu, harusnya ASEAN sebagai organisasi regional juga peka terhadap masalah tersebut. Belakangan ini terdengar berita bahwa ASEAN ingin membuat Court sendiri. Namun sampai sekarang, belum ada upaya yang jelas terhadap keinginan ini.
ASEAN dan Tantangan Masa Depan
Selama beberapa decade terakhir, hubungan internasional di Asia Tenggara mengalami perubahan yang dinamis. ASEAN kini menjadi ajang persaingan Negara-negara besar. Hal ini terjadi karena mereka menyadari potensi kawasan Asia Tenggara. Sebagai akibat dari perubahan dinamis itu, ASEAN kesulitan menghadapi isi-isu kemananan internasional dan ancaman keamanan non-tradisional.
Tantangan ke depan ASEAN adalah menigkatkan manajemen keamanan Internal. Kemampuan kolektif dalam menyelesaikan masalah dibutuhkan ke depan nantinya. ASEAN tampak tidak mampu menghadapi krisis politik di propinsi selatan Thailand saat aparat keamanan melakukan tindakan kekerasan terhadap beberapa kelompo Patani, di Thailand selatan. Puluhan muslim meninggal dalam tahanan pihak keamanan. Tindakan represif pemeritah Bangkok pasti menaikkan ketegangan atas Konflik Malaysia-Thailand. Walau pun pada aakhirnya kasus tersebut berakhir, kelihatan jelas bahwa ASEAN tidak efektif memainkan perannyadalam resolusi keamanan.
Kemudian, ASEAN juga harus lebih memfokuskan perhatian terhadap isu-isu keamanan non-tradisional. Seperti human trafficking, keamanan lingkungan, penyelundupan, dll. Persoalan yang bakal dihadapi ASEAN adalah persaingan antar anggota dalam memperebutkan investor-investor asing dalam negaranya. Hal ini dapat kita lihat pada India dan China. Kedua Negara tersebut tumbuh menjadi raksasa ekonomi dunia. Tentu, dalam proses produksi, setiap Negara membutuhkan suntikan dana agar perputaran uang tetap berjalan. Namun, ASEAN harus menjaga jangan sampai Asia tenggara menjadi tempat persaingan Negara-negara maju. Sebab, hal tersebut akan mempengaruhi stabilitas Asia Tenggara sebagai kesatuan regional, terutama dalam hal ekonomi.
Adalah kumpulan catatan kuliah dari seorang mahasiswa Hubungan Internasional dari pertama kuliah sampai saat ini.
Tuesday, November 2, 2010
Hubungan Indonesia dengan IMF Dalam Pandangan Paradigma Strukturalis
Paradigma Strukturalis berasumsi bahwa hubungan yang terjadi pada masa saat ini adalah hubungan Dependensi (ketergantungan). Fokus pembahasan paradigma ini ada pada ranah politik dan ekonomi. Sebenarnya paradigm ini masih kontroversi. Apakah bagian dari Marxis atau terpisah dari paradigm Marxis itu. Tidak seperti Marxis, Strukturalis tidak menafikkan adanya peran Negara dalam suatu hubungan. Paradigma ini percaya akan adanya kelas-kelas dalam masyarakat. Secara luas, kelas-kelas ini dibedakan berdasarkan hierarki-hierarki dalam masyarakat. Terdapat golongan Ordinat dan golongan Sub-ordinat. Golongan Sub-Ordinat ini tergantung pada golongan Ordinat, yang dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia dan IMF. Stukturalis berpendapat bahwa Negara adalah penghubung dari relasi antar kelas-kelas dalam masyarakat. Namun, Negara dalam hal membuat kebijakannya, dianggap lbih menguntungkan kelompok Ordinat yang memiliki modal atau yang disebut Kapital.
Hubungan Indonesia(pemerintah) dengan IMF ,jika dilihat dengan paradigm strukturalis, dapat terlihat bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada dasarnya menguntungkan IMF sebagai pihak ordinat. Banyak UU kita yang secara Implisit menguntungkan IMF sebagai lembaga moneter, contoh konkretnya adalah:
Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggrarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuaan dan kesatuan ekonomi nasional.****
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****
Ayat 1-3 adalah ayat asli sebelum amandemen. Ayat 4-5 adalah ayat tambahan setelah amandemen.Ayat keempat berbunyi Perekonomian nasional diselenggrarakan berdasar atas demokrasi ekonomi…..dst adalah ayat yang mendukung kapitalis. Ayat 4, bila dipahami baik-baik, membuka peluang bagi penyelenggaraan ekonomi oleh swasta dalam jumlah yang besar sehingga ada kemungkinan ekonomi dikuasai oleh korporasi besar.
Berbicara tentang korporasi besar maka akan ada hubungan dekat dengan Kapitalisme. IMF bisa dibilang adalah salah satu tangan-tangan dari kapitalisme yang berusaha agar Negara berkembang tetap berada dalam dependensinya.
Kita umpakan IMF dan korporasi adalah kapitalis dan masyarakat Indonesia sebagai kaum buruh. Negara, dalam hal ini pemeritah, membuat peraturan atau kebijakan yang cenderung memihak pada kaum kapitalis. IMF memberi bantuan ekonomi pada Indonesia dibarengi dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut akan cenderung merugikan masyarakat Indonesia.
Hubungan Indonesia(pemerintah) dengan IMF ,jika dilihat dengan paradigm strukturalis, dapat terlihat bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada dasarnya menguntungkan IMF sebagai pihak ordinat. Banyak UU kita yang secara Implisit menguntungkan IMF sebagai lembaga moneter, contoh konkretnya adalah:
Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggrarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuaan dan kesatuan ekonomi nasional.****
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****
Ayat 1-3 adalah ayat asli sebelum amandemen. Ayat 4-5 adalah ayat tambahan setelah amandemen.Ayat keempat berbunyi Perekonomian nasional diselenggrarakan berdasar atas demokrasi ekonomi…..dst adalah ayat yang mendukung kapitalis. Ayat 4, bila dipahami baik-baik, membuka peluang bagi penyelenggaraan ekonomi oleh swasta dalam jumlah yang besar sehingga ada kemungkinan ekonomi dikuasai oleh korporasi besar.
Berbicara tentang korporasi besar maka akan ada hubungan dekat dengan Kapitalisme. IMF bisa dibilang adalah salah satu tangan-tangan dari kapitalisme yang berusaha agar Negara berkembang tetap berada dalam dependensinya.
Kita umpakan IMF dan korporasi adalah kapitalis dan masyarakat Indonesia sebagai kaum buruh. Negara, dalam hal ini pemeritah, membuat peraturan atau kebijakan yang cenderung memihak pada kaum kapitalis. IMF memberi bantuan ekonomi pada Indonesia dibarengi dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut akan cenderung merugikan masyarakat Indonesia.
Sunday, October 24, 2010
Dampak Globalisasi Pada Negara Berkembang
Globalisasi adalah kata yang sering digunakan. Dan sebagai kata yang sering digunakan, globalisasi dikelilingi oleh pengertian yang berbeda-beda dan membingungkan. Karena setiap tempat mempunyai pengertian berbeda tentang globalisasi itu sendiri.
Globalisasi bukanlah pemberian Tuhan. Globalisasi merupakan suatu konsep dan aturan yang dibuat oleh manusia. Konsep globalisasi dapat diubah sesuai dengan kebutuhan manusia. Adalah Free Market yang merupakan konsep yang ingin dijabarkankan oleh penulis. Dimana Free market adalah turunan dari globalisasi itu sendiri. Hal ini sesuai dengan orientasi dunia ini yang berfokus kepada masalah ekonomi. Bagaimana Globalisasi (free market) membawa pengaruh pada kestabilan Negara berkembang akan dijelaskan lebih lanjut.
Globalisasi adalah free market. Dimana aturan ini dibuat oleh Negara maju. Konsepnya, pemerintah harus menghilangkan semua halangan yang mencegah pendistribusian barang dan jasa yang melintasi baras Negara. Di dalam teori, globalisasi akan membawa manfaat bagi seluruh semua pihak. Termasuk Negara berkembang. Negara maju membuat aturan ini dalam rangka memberi kesempatan kepada Negara berkembang untuk mempromosikan domestik produk dan local firms yang termarjinalisasi ketika kolonialisme berlangsung. Tapi, dalam prakteknya, aturan yang dibuat oleh Negara maju ini dapat membawa resiko yang dapat menghancurkan kemakmuran suatu Negara, bahkan dalam sekejap mata. Seperti yang telah kita saksikan di Asia Timur dan,kemudian, Argentina.
Bad Impact Of Globalization
Sepertii yang dijelaskan diatas, globalisasi merupakan konsep yang ditelurkan oleh Negara maju. Dalam membuat aturan, biasanya Negara meju menggunakan one-size-fits-all. Akibatnya, Negara berkembang tidak dapat menggunakan ability yang dimiliki untuk memilih aturan yang cocok dengan tingkat kemajuan Negara mereka.
Negara berkembang tentunya memiliki industri -industri di negaranya. Industri-industri ini dijalankan oleh pemerintah dan swasta. Hasil industri ini kemudian digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Globalisasi (free market) membiarkan adanya perdagangan yang melintasi batas Negara. Produk Industri Negara maju dapat dijual di Negara berkembang. Negara maju memiliki teknologi yang tinggi. Maka, dalam proses produksi, production cost Negara maju lebih rendah daripada Negara berkembang. Karena itu, produksi mereka lebih efisien, murah, dan dan dapat diproduksi lebih banyak. Bila kedua hasil produksi yang berbeda ini dilempar pada pasar yang sama,maka tentu saja konsumen akan lebih memilih hasil produksi yang lebih murah. Keadaan ini akan sangat tidak menguntungkan bagi pengusaha local. Produk mereka tidak akan bisa bersaing dengan produk Negara maju. Oleh karena itu, globalisasi dalam bidang ekonomi, jika tidak dibuat aturan yang baik, hanya akan merugikan Negara berkembang.
Selain itu, globalisasi cenderung membuat Negara berkembang sebagai pasar bagi Negara maju. Jika dilihat dari jumlah penduduk, sebagian besar Negara maju berada pada posisi teratas dalam kepadatan penduduk. Tentunya ini merupakan pasar yang besar bagi bagi mereka Apalagi ada kecenderungan penduduk Negara berkembang sebagian besar bersifat konsumtif.
Positive effect Of Globalization
Dalam perdagangan internasional, dikenap teori keunggulan komparatif (comparative adventage). Teori ini dikemukakan oleh oleh David Ricardo dimana keunggulan komparatif ada karena terdapat perbedaan biaya produksi, yakni keuntungan yang diukur dari jumlah biaya produksi. Ini memberikan penjelasan bahwa setiap Negara punya spesialisasi terhadap produk tertentu. Dengan adanya spesialisasi di perdagangan internasional, maka suatu Negara bisa masuk dalam alur perdagangan dunia, termasuk Negara berkembang. Globalisasi ibarat arena dimana Negara berkembang dapat “unjuk gigi” dengan Negara maju.
China sebagai Negara berkembang meembuktikan bahwa globalisasi dapat membawa keuntungan bagi Negara berkembang. Perkembangan China menjadi raksasa ekonomi tidak dapat dipisahkan dari globalisasi. Globalisasi lah yang membantu produk China dikenal di seluruh dunia. Globalisasi lah yang membuat produk China dapat dipasarkan di berbagai belahan dunia.
Globalisasi dalam ekonomi melahirkan free market. Jika ingin masuk dalam perdagangan internasional, maka suatu Negara harus berkompetisi dengan Negara lain. Ini mengharuskan Negara berkembang untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mengasilkan produk yang dapat berkompetisi di perdagangan internasional(sebab menurut ilmu geografi ekonomi, setiap tempat memilki keunggulan di suatu produk tertentu). kaum liberal berpendapat bahwa kompetisi melahirkan efisiensi. Dengan kompetisi, para produsen akan berusaha untuk menyediakan produk yang berkualitas baik. Tentu ini akan menguntungkan pihak produsen dan konsumen. Di pihak produsen, kompetisi mengakibatkan produsen meningkatkan hasil produksinya. Baik dalam kuantitas atau pun dalam kualitas. Di pihak konsumen, tentu keuntungan yang didapat adalah hasil produk yang baik dan pilihan yang banyak terhadap suatu jenis produk.
Globalization is a Challenge?
Lalu bagaimana sebenarnya sikap yang harus diambil oleh Negara berkembang dalam menghadapi globalisasi. Mahathir Mohamad menuliskan dalam sebuah artikel,”National policies should largely be made by national goverments an not n their behalf by global institutions or other governments. Moreover, one size does not fit all when it comes to policy making and , therefore, the policies of the IMF and the rules of the WTO have to be looked at again, in the light of recent experience”. Menurut kutipan di atas, Mohathir Mohamad mendukung adanya liberalisasi ekonomi, namun ingin suatu Negara menyetujui suatu aturan yang sama dengan keadaan negaranya. Bukan dengan one-size-fits-all. Dalam pendekatan ini, Negara memilih cara dan tingkat “pembukaan” negaranya. Dimana kerjasama dan kompetisi antara local firm dengan foreign firms, dan beberapa sector yang ingin diliberalisasi tetap membutuhkan perlindungan untuk kebaikann Negara berkembang itu sendiri.
Apa yang penting adalah Negara berkembang diberikan hak dan ruang untuk melihat ulang pengaruh dari globalisasi, dan menentukan aspek mana yang akan mereka gunanakan pada masa yang akan, dan aspek mana dari globalisasi yang harus “dibuang”. Terlalu berbahaya jika untuk membirkan free market, atau institusi global, untuk merebut peran pemerintah. Untuk itu, seperti yang sudah dijelaskan diatas, perlu adanya aturan globalisasi yang tidak one-size-fits.
Referensi
Goyan, A Krishn. Impact Of Globalization On Developing Country.2006. Euro Journals Publishing. Muscat (Pdf)
Richter, Frank-Jurgen dkk. Recreating Asia.2002:John Wiley & Sons Pte Ltd. Singapore(book)
http://www.scribd.com/doc/3400803/1-2-Dampak-Globalisasi
http://www.gusbud.web.id/2010/01/dampak-globalisasi-ekonomi-dan-pengaruh.html
http://www.afand.cybermq.com/post/detail/2761/dampak-positif-dan-dampak-negatif--globalisasi-dan-modernisasi
Globalisasi bukanlah pemberian Tuhan. Globalisasi merupakan suatu konsep dan aturan yang dibuat oleh manusia. Konsep globalisasi dapat diubah sesuai dengan kebutuhan manusia. Adalah Free Market yang merupakan konsep yang ingin dijabarkankan oleh penulis. Dimana Free market adalah turunan dari globalisasi itu sendiri. Hal ini sesuai dengan orientasi dunia ini yang berfokus kepada masalah ekonomi. Bagaimana Globalisasi (free market) membawa pengaruh pada kestabilan Negara berkembang akan dijelaskan lebih lanjut.
Globalisasi adalah free market. Dimana aturan ini dibuat oleh Negara maju. Konsepnya, pemerintah harus menghilangkan semua halangan yang mencegah pendistribusian barang dan jasa yang melintasi baras Negara. Di dalam teori, globalisasi akan membawa manfaat bagi seluruh semua pihak. Termasuk Negara berkembang. Negara maju membuat aturan ini dalam rangka memberi kesempatan kepada Negara berkembang untuk mempromosikan domestik produk dan local firms yang termarjinalisasi ketika kolonialisme berlangsung. Tapi, dalam prakteknya, aturan yang dibuat oleh Negara maju ini dapat membawa resiko yang dapat menghancurkan kemakmuran suatu Negara, bahkan dalam sekejap mata. Seperti yang telah kita saksikan di Asia Timur dan,kemudian, Argentina.
Bad Impact Of Globalization
Sepertii yang dijelaskan diatas, globalisasi merupakan konsep yang ditelurkan oleh Negara maju. Dalam membuat aturan, biasanya Negara meju menggunakan one-size-fits-all. Akibatnya, Negara berkembang tidak dapat menggunakan ability yang dimiliki untuk memilih aturan yang cocok dengan tingkat kemajuan Negara mereka.
Negara berkembang tentunya memiliki industri -industri di negaranya. Industri-industri ini dijalankan oleh pemerintah dan swasta. Hasil industri ini kemudian digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Globalisasi (free market) membiarkan adanya perdagangan yang melintasi batas Negara. Produk Industri Negara maju dapat dijual di Negara berkembang. Negara maju memiliki teknologi yang tinggi. Maka, dalam proses produksi, production cost Negara maju lebih rendah daripada Negara berkembang. Karena itu, produksi mereka lebih efisien, murah, dan dan dapat diproduksi lebih banyak. Bila kedua hasil produksi yang berbeda ini dilempar pada pasar yang sama,maka tentu saja konsumen akan lebih memilih hasil produksi yang lebih murah. Keadaan ini akan sangat tidak menguntungkan bagi pengusaha local. Produk mereka tidak akan bisa bersaing dengan produk Negara maju. Oleh karena itu, globalisasi dalam bidang ekonomi, jika tidak dibuat aturan yang baik, hanya akan merugikan Negara berkembang.
Selain itu, globalisasi cenderung membuat Negara berkembang sebagai pasar bagi Negara maju. Jika dilihat dari jumlah penduduk, sebagian besar Negara maju berada pada posisi teratas dalam kepadatan penduduk. Tentunya ini merupakan pasar yang besar bagi bagi mereka Apalagi ada kecenderungan penduduk Negara berkembang sebagian besar bersifat konsumtif.
Positive effect Of Globalization
Dalam perdagangan internasional, dikenap teori keunggulan komparatif (comparative adventage). Teori ini dikemukakan oleh oleh David Ricardo dimana keunggulan komparatif ada karena terdapat perbedaan biaya produksi, yakni keuntungan yang diukur dari jumlah biaya produksi. Ini memberikan penjelasan bahwa setiap Negara punya spesialisasi terhadap produk tertentu. Dengan adanya spesialisasi di perdagangan internasional, maka suatu Negara bisa masuk dalam alur perdagangan dunia, termasuk Negara berkembang. Globalisasi ibarat arena dimana Negara berkembang dapat “unjuk gigi” dengan Negara maju.
China sebagai Negara berkembang meembuktikan bahwa globalisasi dapat membawa keuntungan bagi Negara berkembang. Perkembangan China menjadi raksasa ekonomi tidak dapat dipisahkan dari globalisasi. Globalisasi lah yang membantu produk China dikenal di seluruh dunia. Globalisasi lah yang membuat produk China dapat dipasarkan di berbagai belahan dunia.
Globalisasi dalam ekonomi melahirkan free market. Jika ingin masuk dalam perdagangan internasional, maka suatu Negara harus berkompetisi dengan Negara lain. Ini mengharuskan Negara berkembang untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mengasilkan produk yang dapat berkompetisi di perdagangan internasional(sebab menurut ilmu geografi ekonomi, setiap tempat memilki keunggulan di suatu produk tertentu). kaum liberal berpendapat bahwa kompetisi melahirkan efisiensi. Dengan kompetisi, para produsen akan berusaha untuk menyediakan produk yang berkualitas baik. Tentu ini akan menguntungkan pihak produsen dan konsumen. Di pihak produsen, kompetisi mengakibatkan produsen meningkatkan hasil produksinya. Baik dalam kuantitas atau pun dalam kualitas. Di pihak konsumen, tentu keuntungan yang didapat adalah hasil produk yang baik dan pilihan yang banyak terhadap suatu jenis produk.
Globalization is a Challenge?
Lalu bagaimana sebenarnya sikap yang harus diambil oleh Negara berkembang dalam menghadapi globalisasi. Mahathir Mohamad menuliskan dalam sebuah artikel,”National policies should largely be made by national goverments an not n their behalf by global institutions or other governments. Moreover, one size does not fit all when it comes to policy making and , therefore, the policies of the IMF and the rules of the WTO have to be looked at again, in the light of recent experience”. Menurut kutipan di atas, Mohathir Mohamad mendukung adanya liberalisasi ekonomi, namun ingin suatu Negara menyetujui suatu aturan yang sama dengan keadaan negaranya. Bukan dengan one-size-fits-all. Dalam pendekatan ini, Negara memilih cara dan tingkat “pembukaan” negaranya. Dimana kerjasama dan kompetisi antara local firm dengan foreign firms, dan beberapa sector yang ingin diliberalisasi tetap membutuhkan perlindungan untuk kebaikann Negara berkembang itu sendiri.
Apa yang penting adalah Negara berkembang diberikan hak dan ruang untuk melihat ulang pengaruh dari globalisasi, dan menentukan aspek mana yang akan mereka gunanakan pada masa yang akan, dan aspek mana dari globalisasi yang harus “dibuang”. Terlalu berbahaya jika untuk membirkan free market, atau institusi global, untuk merebut peran pemerintah. Untuk itu, seperti yang sudah dijelaskan diatas, perlu adanya aturan globalisasi yang tidak one-size-fits.
Referensi
Goyan, A Krishn. Impact Of Globalization On Developing Country.2006. Euro Journals Publishing. Muscat (Pdf)
Richter, Frank-Jurgen dkk. Recreating Asia.2002:John Wiley & Sons Pte Ltd. Singapore(book)
http://www.scribd.com/doc/3400803/1-2-Dampak-Globalisasi
http://www.gusbud.web.id/2010/01/dampak-globalisasi-ekonomi-dan-pengaruh.html
http://www.afand.cybermq.com/post/detail/2761/dampak-positif-dan-dampak-negatif--globalisasi-dan-modernisasi
Thursday, September 23, 2010
Dampak Pertumbuhan Penduduk di Negara Berkembang
Pertumbuhan penduduk yang tinggi sebenarnya membawa beberapa keuntungan, di antaranya adalah ketersediaan tenaga kerja yang melimpah. Namun, jika pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak dibarengi oleh kebijakan pemerintah yang baik dalam menghadapi masalah ini, maka pertumbuhan penduduk yang tinngi hanya akan membawa dampak yang buruk bagi suatu Negara. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah: dari segi
Sosial ekonomi
Jumlah penduduk yang tinggi yang tidak dibarengi dengan lapangan kerja yang cukup hanya akan menimbulkan masalah kriminalitas. Orang yang tidak mempunyai pekerjaan bisa saja beralih menjadi criminal. Sebagai contoh, di kota-kota besar, banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan yang mencukupi kebutuhannya. Mereka pun mencari nafkah dengan menjadi seorang kriminal seperti pencopet, perampok, dsb. Bukan hanya itu, dari segi sosial ekonomi, jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi yang tidak dibarengi dengan pendistribusian fasilitas yang merata akan mendorong terjadinya urbanisasi yang pada akhirnya akan memunculkan kelas sosial baru di masyarakat Ibukota. Adanya perumahan kumuh adalah contih konkrit dari masalah ini.
Pendidikan dan kesehatan
Pemerintah menginginkan penduduknya memenuhi standar kehidupan internasional. Keinginan mereka itu diterjemahkan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat memajukan masyarakatnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Namun, jika jumlah penduduk pada suatu Negara melebihi batas normal. Maka kebijakan ini tidak dapat dilaksanakan.
Sebagian besar penduduk tidak akan mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Rendahnya kualitas pendidikan adalah salah satu faktor yang menyebabkan suatu negara rendah akan sumber daya manusianya.
Lingkungan Hidup
Jumlah penduduk harus berbanding lurus dengan luas pemukiman. Masalah terjadi ketika lahan untuk pemukiman tidak cukup lagi untuk menampung banyaknya penduduk. Untuk mengatasi masalah ini, penduduk pun mengubah lahan pertanian atau hutan menjadi areal pemukiman baru. Masalah tidak sampai di situ saja. Membuka lahan pertanian atau hutan menjadi lahan pertanian justrus menimbulkan masalah lingkungan.
Lahan pertanian atau hutan yang di sulap menjadi areal pemukiman mengakibatkan hilangnya daerah resapan air. Sebab, lahan yang semula jadi resapan air kini di poles dengan semen dan beton. Sehingga air tidak dapat meresap. Banjir pun tidak terhindarkan.
Selain itu, ketika membuka hutan menjadi areal pemukiman, penduduk biasanya membakar hutan tersebut. sebagai akibatnya timbullah polusi udara yang disebabkan oleh hutan yang terbakar. Hal ini tidak hanya menjadi masalah domestic bagi satu Negara. Tetapi juga menjadi masalah bagi Negara lain. Sebab, akibat dari tindakan ini juga dirasakan oleh Negara lain.
Sosial ekonomi
Jumlah penduduk yang tinggi yang tidak dibarengi dengan lapangan kerja yang cukup hanya akan menimbulkan masalah kriminalitas. Orang yang tidak mempunyai pekerjaan bisa saja beralih menjadi criminal. Sebagai contoh, di kota-kota besar, banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan yang mencukupi kebutuhannya. Mereka pun mencari nafkah dengan menjadi seorang kriminal seperti pencopet, perampok, dsb. Bukan hanya itu, dari segi sosial ekonomi, jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi yang tidak dibarengi dengan pendistribusian fasilitas yang merata akan mendorong terjadinya urbanisasi yang pada akhirnya akan memunculkan kelas sosial baru di masyarakat Ibukota. Adanya perumahan kumuh adalah contih konkrit dari masalah ini.
Pendidikan dan kesehatan
Pemerintah menginginkan penduduknya memenuhi standar kehidupan internasional. Keinginan mereka itu diterjemahkan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat memajukan masyarakatnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Namun, jika jumlah penduduk pada suatu Negara melebihi batas normal. Maka kebijakan ini tidak dapat dilaksanakan.
Sebagian besar penduduk tidak akan mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Rendahnya kualitas pendidikan adalah salah satu faktor yang menyebabkan suatu negara rendah akan sumber daya manusianya.
Lingkungan Hidup
Jumlah penduduk harus berbanding lurus dengan luas pemukiman. Masalah terjadi ketika lahan untuk pemukiman tidak cukup lagi untuk menampung banyaknya penduduk. Untuk mengatasi masalah ini, penduduk pun mengubah lahan pertanian atau hutan menjadi areal pemukiman baru. Masalah tidak sampai di situ saja. Membuka lahan pertanian atau hutan menjadi lahan pertanian justrus menimbulkan masalah lingkungan.
Lahan pertanian atau hutan yang di sulap menjadi areal pemukiman mengakibatkan hilangnya daerah resapan air. Sebab, lahan yang semula jadi resapan air kini di poles dengan semen dan beton. Sehingga air tidak dapat meresap. Banjir pun tidak terhindarkan.
Selain itu, ketika membuka hutan menjadi areal pemukiman, penduduk biasanya membakar hutan tersebut. sebagai akibatnya timbullah polusi udara yang disebabkan oleh hutan yang terbakar. Hal ini tidak hanya menjadi masalah domestic bagi satu Negara. Tetapi juga menjadi masalah bagi Negara lain. Sebab, akibat dari tindakan ini juga dirasakan oleh Negara lain.
Subscribe to:
Posts (Atom)